HARIAN UMMAT|SUKABUMI - Pemerintah pusat dari program Menko PMK kembali menyalurkan bantuan beras 10 kg. Program bantuan sosial beras 10 kg merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah untuk memastikan kecukupan pangan bagi keluarga kurang mampu. Bantuan beras 10 kg yang dibagikan oleh pemerintah ini merupakan langkah signifikan dalam menjaga kestabilan pangan dan membantu masyarakat yang berpenghasilan rendah.
Bantuan ini berupa beras sebanyak 10 kg yang dikelola oleh Perum Bulog. Beras yang disalurkan berasal dari cadangan pemerintah dan bertujuan untuk meringankan beban ekonomi bagi keluarga penerima manfaat (KPM).
Seperti halnya KPM di Desa Jayanti Kecamatan Palabuhanratu yang hari ini kembali mendapatkan bantuan pangan berupa beras 10 kg dari pemerintah pusat, Kamis (10/10/2024).
Kepala Desa Jayanti Nandang,S.Ag mengatakan alhamdulilah sampai bulan ini bantuan bansos berupa beras 10 Kg masih ada dan bisa disalurkan.
"Adapun untuk jumlahnya di bulan oktober ini, sama seperti penyaluran bulan Agustus, yaitu 305 KPM," ucapnya.
Nandang juga memberitahukan kepada warga yang mendapatkan beras agar datang sesuai undangan.
"Jadi kalau hari ini diundangan dibagikan nya ya datang nya hari ini, kalau besok ada yang datang ngambil beras masih wajar. Tapi ada yang sudah 2 minggu baru datang ngambil beras, saya harap jangan seperti itu lagi ya buat warga. Tolong diberitahukan atau di informasikan kepada warga yang mendapatkan agar mengambil beras nya tepat waktu sesuai undangan," ungkapnya.
Di acara penyaluran beras, kades Jayanti juga menghimbau kepada warga agar menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya.
"Tolong jaga kebersihan di wilayah masing-masing, jadi saya tidak mau ada sampah yang berserakan di jalan atau diwilayah nya masing-masing. Jadi saya harap warga bisa menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya," imbuhnya.
Kades pun memberitahukan kepada masyarakat yang tidak mampu bagi yang belum punya BPJS Kesehatan atau pun KIS agar secepatnya mendaftar dan ini juga untuk kepentingan warga.
"Jangan sampai nanti ketika kita sakit masuk puskesmas ataupun rumah sakit tiba-tiba membuat BPJS atau pun KIS, karena sekarang tidak bisa langsung aktif, jadi harus nunggu dulu awal bulan baru aktif, akhirnya harus bayar dulu masuk ke umum," ujarnya.
Menjelang Pilkada 2024 di pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Kades pun menghimbau agar menjaga kondusivitas di wilayah masing-masing.
"Silahkan pilih pemimpin sesuai dengan hati nurani masing-masing dan gunakan hak pilih kalian di tanggal 27 November 2024," pungkasnya.
(*one)
