HARIAN UMMAT | JAKARTA — Indonesia dinilai sudah salah dikelola saat Presiden Joko Widodo berkuasa. Indikatornya, pemerintah kerap memanjakan para pengusaha besar dan investor asing, terutama memberikan privilege melalui UU Minerba, tax holiday, pembebasan pajak, perpanjangan masa HGU membuat investor semakin kaya dan berkuasa, namun rakyat semakin susah.
Begitu bunyi mukadimah pernyataan sikap Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Lintas Provinsi. Mereka menilai bahwa pemerintah kerap memberi kemudahan bagi China. Baik itu saat menjual hasil tambang, maupun membebaskan tenaga asing China masuk. Buntutnya, Indonesia sama sekali tidak mendapatkan keuntungan dari kekayaan SDA yang berlimpah.
“Di satu sisi menutup kesempatan kerja bagi anak negeri sendiri meningkatkan pengangguran. TKA terutama dari China membanjir,” ujar Sekretaris KAMI Lintas Provinsi, Sutoyo Abadi dalam keterangannya, pada Minggu (4/12).
Keberpihakan Presiden Jokowi kepada RRC dari awal berkuasa sangat kasat mata dengan berbagai kemudahan dan keistimewaan yang diberikan kepada pemerintah RRC dan pengusahanya.
Begitu juga dalam bersikap di PBB menentukan pernyataan tentang perdamaian di dunia. Keberpihakan kepada RRC menempatkan Indonesia sulit dalam percaturan dunia untuk turut serta mendamaikan perang antara Rusia - Ukraina sesuai dengan pembukaan UUD 45.
Tidak hanya soal itu, KAMI Lintas Provinsi juga mencatat bahwa kondisi ekonomi global akibat pandemi, perang berkepanjangan Rusia vs Ukraina, kegagalan pangan dunia karena musim, telah membuat krisis multi dimensi.
“Kondisi Indonesia ke depan benar-benar terjerembap ke titik nadir. Pemerintah Jokowi, sama sekali tidak peka. Malah yang dilakukan bukan antisipasi terhadap krisis ekonomi. Tapi membuat rakyat tercekik,” sambung Sutoyo Abadi.
Pemiskinan rakyat, lanjutnya, dilakukan secara sistematis oleh rezim, melalui kenaikan BBM, mencabut subsidi, menaikkan pajak sehingga naiknya semua biaya hidup. Terjadi PHK di industri padat karya secara besar-besaran. Tidak peka terhadap kondisi, Presiden Jokowi malah “memaksakan” kehendak membangun IKN secepatnya dengan membebani APBN hanya untuk mengejar ambisi pribadinya untuk menyelenggarakan perayaan 17 Agustus 2024.
“Padahal secara jelas Jokowi mengetahui Indonesia dalam kondisi ekonomi yang kelam,” tegasnya.
Berdasarkan fakta-fakta tersebut, KAMI Lintas Provinsi menyimpulkan bahwa Presiden Jokowi sudah tidak punya kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraan maupun mempersatukan rakyatnya, malah mengumpulkan para Buzzer dan relawannya yang semakin memperuncing timbulnya disintegrasi bangsa.
“Untuk itu, KAMI Lintas Provinsi meminta dan mendesak Presiden Jokowi untuk segera secara sukarela mundur sebagai Presiden RI,” tegasnya.
